Sistem Seleksi PPDB SMK

TAHUN 2022/2023

  1. Seleksi Calon Peserta Didik dari Keluarga Miskin, Yatim dan / atau piatu, dan putra/putri tenaka kesehatan dan tenaga pendukungnya. (15%)

  2. Seleksi Calon Peserta Didik Terdekat (10%)

  3. Seleksi Prestasi (75%).

untuk lebih detailnya silahkan lihat Juknis PPDB 2022

Daya Tampung SMK Negeri Tembarak

Untuk PPDB 2022 ini sistem seleksinya menggunakan Program Keahlian, bukan konsentrasi keahlian

  1. Program Keahlian Teknik Elektronika ( 180 Siswa)

Terdiri dari Konsentrasi Keahlian :

Teknik Mekatronika ( 72 Siswa / 2 Rombongan Belajar )

Teknik Elektronika Industri ( 108 Siswa / 3 Rombongan Belajar )


  1. Program Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim ( 108 Siswa)

Terdiri dari Konsentrasi Keahlian :

Rekayasa Perangkat Lunak ( 108 Siswa / 3 Rombongan Belajar )

Waktu Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2022/2023

Persyaratan Pendaftaran PPDB SMK

  1. Buku Raport SMP / Sederajat.

  2. Surat Keterangan Nilai Raport Semester I-V (1 s/d 5 ) SMP / Sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

  3. Ijazah SMP/Sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan Sama dengan Ijazah SMP/Ijazah Program Paket B / Ijazah Satuan Satuan Pendidikan Luar Negeri yang dinilai / dihargai sama/setingkat.

  4. Akta Kelahiran dengan batas Usia Paling Tinggi 21 Tahun pada Tahun Ajaran baru 2022/2023, dan Belum Menikah.

  5. Kartu Keluarga.

  6. Surat Pernyataan yang Memberikan Penjelasan tentang kondisi kesehatan Calon Peserta Didik tersebut Sehat Pendengaran dan Tidak Buta Warna.

Dokumen tidak wajib ( Hanya dipersyaratkan untuk jalur seleksi tertentu)

  1. Piagam Prestasi Tertinggi yang dimiliki sesuai kriteria yang ditetapkan (Min 6 Bulan dan Maks 3 Tahun) dan mendapatkan Pengesahan dari kanwil Kemenag /Dinas Pendidikan Kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

  2. Memiliki PIP/KIP dan /atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

  3. Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas/SKPD yang menangani urusan Perlindungan anak di kab/kota bagi anak yatim dan /atau piatu namun belum terdata dalam hasil pendataan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

  4. Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi CPD yang merupakan Putra/putri Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukungnya adalah putra/putri dari orang tua dari CPD yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan /atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan /atau orang dengan kasus Covid-19 dengan wilayah kerja diluar Provinsi Jawa Tengah dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.